Untitled Document SIMAPATDA Kota Banjarmasin
Selamat Datang !

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (The United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) do Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengolahan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21.

Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya Pemerintah baik Nasional maupun Daerah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Sehingga informasi bagi pengambil keputusan merupakan isu lintas sektor yang utama. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Hal ini sejalan dengan pasal 10 huruf h, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Selain itu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good environmental governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara Asia Pasifik dan amanat Undang-undang tersebut, sejak tahun 2002 pada tingkat Nasional telah diterbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah mendorong dipraktekannya e-goverment yang memungkinkan semua transaksi dilakukan secara digital sehingga urusan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif/efisien serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan kebutuhan publik setempat. Proses ini akan mendorong semua lembaga pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi secara fungsional dalam menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Secara keseluruhan laporan yang akan dikembangkan merupakan penggambaran kondisi sumberdaya alam yang didasarkan pada konsep statepressure response (SPR) yang terdiri dari tiga unsur utama yang akan dianalisis, yaitu:

  • Indikator kondisi lingkungan (state); Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan yang dibuat untuk menggambarkan situasi, kondisi dan pengembangannya di masa yang akan datang.
  • Indikator tekanan terhadap lingkungan (pressure); Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan termasuk kualitas dan kuantitas sumberdaya alam.
  • Indikator respon (response); Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian stakeholders terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.

 

 

Copyright © Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Jl. Raya Bandung Km. 2 Karang Tengah - Cianjur